Jumlah SKS : 2

Memberikan pendidikan mengenai dasar dalam konsep Pancasila dalam tatanan Negara Kesatuan RI dan konsep negara khususnya Negara Republik Indonesia, disamping juga memberikan pemahaman tentang dasar hukum dan sistem kewarganegaraan yang berlaku di Indonesia.

Dalam kulih PIH diberikan pemahaman tentang dasar-dasar mempelajari hukum secara universal sehingga tidak hanya terbatas pada hukum suatu negara, melainkan hukum dalam arti universal. Karena itu diajarkan tentang teori-teori dan konsep-konsep hukum yang dapat dipakai di dunia ini, nilai dan kaidah hukum.

Ilmu Negara merupakan matakuliah yang mengkaji aliran pemikiran Negara dan hukum yang berkenaan dengan makna dan fungsi Ilmu Negara, asal mula negara, pembentukan negara, tujuan negara.

Bahasa Indonesia yang baik dan benar menjadi sangat penting bagi ilmu hukum, sehingga materi kuliah akan berkaitan dengan menyusun kalimat yang mengandung gagasan utama dan pelengkap, kesatuan, koherensi, penekanan, variasi, kesejajaran dan penalaran dalam kalimat yang efektif, diksi yang mencakup diksi, kata dan makna, struktur leksikal kata, teknik perluasan kata, pengaktifan, kosa kata, pemakaian kamus, ketepatan dan kesesuaian pilihan kata.

Mata Kuliah yang memberikan bekal kepada peserta didik untuk dapat mengetahui dan memahami pengertian, ruang lingkup dan fokus kajian hukum perdata, termasuk perkembangan hukum perdata.

Hukum Tata Negara (HTN) menjelaskan materi yang berkaitan dengan bentuk negara, bentuk pemerintahan dan system pemerintahan, disamping juga menjelaskan seperangkat aturan (hukum konstitusi), dan juga

Hukum Internasional sebagai mata kuliah wajib fakultas diawali dengan pengkajian tentang ruang lingkup berlakunya Hukum Internasional. Di samping itu mengkaji sumber hukum internasional serta mengkaji hak dan kewajiaban negara yang berkaitan dengan yuridiksi, kedaulatan Negara, pertanggungjawaban negara dan juga wilayah negara serta penyelesaian sengketa internasional, serta aplikasinya bagi hukum nasional.

Hukum Administrasi merupakan mata kuliah yang secara langsung dapat dipergunakan sebagai pengenalan dan pengembangan konsep untuk menganalisis dari keseluruhan kegiatan/tindakan administrasi baik lembaga pemerintah (besturen) maupun lembaga swasta dalam rangka kewenangannya. Substansi dari bidang studi ini meliputi : Pengertian dan Ruang Lingkup hukum administrasi; Tempat hukum administrasi dalam Tata tertib Hukum; Hubungan hukum administrasi dengan bidang hukum lainnya. Sumber-sumber hukum administrasi; Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik serta Good Governance maupun Asas-asas umum perusahaan yang baik/good corporate governance.

Mata kuliah ini melatih keterampilan peserta didik dalam memahami teks Bahasa Inggris yang sering digunakan dalam Bahasa hukum yaitu meliputi pengetahuan tentang tenses, actif passive voice, direct and indirect speech, intransitif, transitif, conjungtions, clause, vocabularies dan comprehension baik dalam kalimat positif, negatif maupun kalimat tanya.

Mata kuliah ini diberikan untuk mengenalkan pada peserta didik adanya dasar, landasan hukum perikatan, macam-macam perikatan,unsur-unsur dan syarat-syarat penting di dalam membuat perikatan, hubungan antara perjanjian dan perikatan, akibat-akibat hukum yang timbul dengan dibuatnya perjanjian.

Mata kuliah ini menjelaskan secara utuh menyeluruh hal ihwal yang berkenaan dengan pemerintahan di daerah, mulai dari otonomi daerah, asas-asas penyelenggaraan pemerintahan di daerah, lembaga-lembaga pemerintahan di daerah, hubungan antara Pemerintah Pusat dan Daerah sampai dengan bagaimana sistem administrasi di daerah dalam kerangka hubungannya dengan Perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat, seperti di bidang perijinan, prinsip demokrasi dan keterbukaan, partisipasi, dan sebagainya.

Membahas dan menganalisa pengetahuan dasar tentang Hukum Organisasi Internasional, Status Hukum Organisasi Internasional, Keanggotaan Organisasi Internasional, Struktur Kelembagaan Organisasi Internasional, Kegiatan Organisasi Internasional dan PBB sebagai Organisasi Internasional Sui Generis. Hukum Organisasi Internasional juga mempelajari asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur eksistensi dan aktifitas Organisasi Internasional dalam masyarakat Internasional.

Hukum Acara Perdata merupakan mata kuliah yang mempelajari tentang bagaimana menjalankan dan menegakkan ketentuan hukum perdata materiil apabila terjadi pelanggaran terhadapnya. Setelah mempelajari Hukum Acara Perdata ini peserta didik diharapkan mampu menangani perkara-perkara perdata baik sebelum sidang maupun di dalam persidangan di dalam pengadilan.

Hukum agraria membahas pokok-pokok, asas-asas dan ketentuan hukum agraria di Indonesia sebelum kemerdekaan sampai belakunya UUPA. Hukum agraria sebagai mata kuliah pengantar menyiapkan peserta didik untuk mempelajari mata kuliah ilmu hukum yang mempunyai nilai praktis dengan objek tanah.

Mata kuliah ini Menjabarkan tentang hakekat dari hukum dunia maya, akibat-akibat hukum yang muncul dalam setiap kegiatan manusia yang dilakukan melalui dunia maya, sehingga materi yang dibahas adalah tentang pengertian-pengertian dasar tentang hukum dunia maya, yang meliputi hakekat hukum dunia maya, bidang-bidang hukum yang terkait dengan dunia maya, misalnya aspek-aspek perlindungan hak asasi (hak untuk berekspresi, privacy dan hak atas informasi), aspek-aspek hukum pidana (hacking, banking fraud, dll.), aspek-aspek hukum keperdataan (e-commerce), aspek-aspek hukum kekayaan intelektual (piracy, industrial espionage, dll.), aspek perlindungan konsumen, aspek hukum internasional (harmonisasi hukum di bidang dunia maya).

Mata Kuliah Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara merupakan mata kuliah yang mempelajari proses penyelesaian sengketa antara warga Negara dengan pejabat Tata usaha Negara, melalui peradilan tata usaha negara. Diharapkan peserta didik memahami proses Hukum di dalam menyelesaikan kasus Peradilan Tata Usaha Negara

Kontrak Drafting Nasional merupakan mata kuliah kemahiran hukum yang melatih mahasiswa untuk dapat membuat dan merancang kontrak di bidang hukum privat yang berlaku di Indonesia, sehingga diharapkan mahasiswa menjadi terampil/mahir dan ahli, disamping juga memberikan konsultasi hukum, sampai dengan mempersiapkan atau membuat berkas-berkas untuk membuat kontrak.

Mata kuliah ini membahas tentang sejarah perkembangan sosiologi hukum di barat dan di Indonesia, teori-teori dan metode pada studi hukum dalam masyarakat yang tercermin dalam perundang-undangan di Indonesia, fungsi hukum dalam masyarakat serta hubungan timbal balik antara hukum dengan bidang ilmu lainnya: seperti ekonomi, politik, sosial dan sebagainya.

Hukum Pajak merupakan mata kuliah yang menerangkan tentang dasar-dasar pembenaran pemungutan pajak oleh negara berikut asas-asas pembagian beban pajak yang adil, asas-asas pelaksanaan pemungutan pajak oleh negara, serta menerangkan tetang arti penting pajak bagi pembangunan negara.

Hukum perusahaan merupakan mata kuliah yang menjelaskan tentang bentuk-bentuk kerjasama usaha yang bertujuan mencari keuntungan (profit motive), perbedaan antara badan usaha yang non badan hukum dan yang berbadan hukum, perbuatan pengurusan dan penguasaan, hubungan intern dan ekstern modal dan saham, organ perseroan, merger konsolidasi, pengambialihan badan usaha serta kepailitan yang dapat menimpa perusahaan dan sebagai subjek hukum.

Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (HAMK) sebagai hukum formil Hukum Tata Negara/Hukum Konstitusi perlu diberikan kepada peserta didik agar memiliki pengetahuan dan pengalaman yang baik tentang sistem peradilan tata negara yang dijalankan oleh Mahkamah Konstitusi di Indonesia. Mata kuliah HAMK ini secara garis besar memiliki materi muatan konsep dasar HAMK, kedudukan dan fungsi HAMK dalam sistem peradilan di Indonesia,substansi dan materi yang menjadi kompentensi HAMK.

Kontrak drafting Internasional merupakan mata kuliah kemahiran hukum yang melatih mahasiswa untuk dapat membuat dan merancang kontrak di bidang hukum privat yang berlaku secara Internasional berdasarkan norma-norma Internasionl, sehingga diharapkan mahasiswa menjadi terampil/mahir dan ahli, disamping juga memberikan konsultasi hukum, sampai dengan mempersiapkan atau membuat berkas-berkas untuk membuat kontrak Internasional.

Mata Kuliah ini membahas mengenai hukum perjanjian Islam, khususnya umat Islam di Indonesia yang saat ini sedang trend terkait dengan penerapan prinsip ekonomi syariah seperti yang terjadi dalam perbankan syariah, asuransi syariah (takaful), lembaga pembiayaan syariah, lembaga keuangan mikro syariah, dan pasar modal syariah.

Mata kuliah ini memberikan pelatihan, metode, petunjuk dan arahan bagi mahasiswa di dalam menyelesaikan dan menangai masalah-masalah hukum yang dihadapi para remaja, dan diadaptasikan dan diterapkan kepada para remaja tingkat sekolah menengah dimana program street law ditawarkan sebagai suatu cara alternatif untuk mengurangi dan mencegah terjadinya kasus-kasus kenakalan remaja dengan menggandeng sekolah mitra binaan melalui kelas-kelas pembelajaran street law.

Litigasi merupakan mata kuliah yang melatih, peserta didik mahir dan ahli dalam menangani persoalan-persoalan melalui lembaga peradilan. Materi yang diberikan terdiri dari materi bidang hukum acara perdata, hukum acara pidana, hukum acara TUN, hukum acara peradilan agama dan hukum acara khusus dalam pengadilan HAM. Kemahiran Litigasi pada masing-masing bidang tersebut melatih peserta didik agar terampil/mahir dan ahli dalam menangani persoalan-persoalan perkara, yang terjadi dari mempersiapkan atau membuat berkas-berkas sampai dengan beracara di pengadilan.

Mata Kuliah ini bertujuan memberikan pengetahuan kepada peserta didik untuk memahami arah perkembangan hukum di Indonesia berdasarkan kebijakan hukum negara, ruang lingkup dan asas yang mendasari politik hukum di Indonesia.

Lihat Mata Kuliah Pilihan

Filsafat hukum merupakan mata kuliah yang mendalami apakah hakekat hukum sebagai hukum: apakah pengertian hukum sepanjang masa sejak zaman kuno sampai sekarang, juga mendalami asas-asas hukum; relasi antara hukum dan keadilan, hukum dan moral, serta hak-hak asasi manusia secara filsafat, dan kajian antara hukum dengan Pancasila sebagai dasar negara.

Kuliah Kerja Nyata/Magang merupakan mata kuliah kemahiran hukum yang memberikan pengalaman belajar, bekerja sebagai kader pembangunan dengan cara hidup di tengan-tengah masyarakat atau di lembaga-lembaga hukum, selain itu mendekatkan Perguruan Tinggi dengan masyarakat dan Pemerintahan Daerah setempat dengan cara menjaga kesinambungan kerjasama, juga membekali peserta didik agar mendapat keterampilan hidup (life skill) setelah lulus kuliah.

Kuliah Kerja Nyata/Magang merupakan mata kuliah kemahiran hukum yang memberikan pengalaman belajar, bekerja sebagai kader pembangunan dengan cara hidup di tengan-tengah masyarakat atau di lembaga-lembaga hukum, selain itu mendekatkan Perguruan Tinggi dengan masyarakat dan Pemerintahan Daerah setempat dengan cara menjaga kesinambungan kerjasama, juga membekali peserta didik agar mendapat keterampilan hidup (life skill) setelah lulus kuliah.

Matakuliah ini meliputi pengkajian dan pembahasan putusan-putusan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung, tentang perkara Perdata melalui kegiatan seminar dan diskusi.

Mata kuliah hukum perbankan memberikan pengertian pokok, asas dan dasar hukum perbankan. Bentuk hukum perbankan dan diharapkan menyiapkan peserta didik untuk mengenal bank sebagai lembaga keuangan termasuk pemahaman tentang hukum yang melandasi tata kelola perbankan.

Sebagai suatu Mata Kuliah maka dalam Mata kuliah ini/akan dikaji berbagai prinsip-prinsip dasar dalam asuransi yang akan dilanjutkan dengan bahasan mengenai dasar-dasar hukum dengan berbagai aturan di bidang asuransi, ruang lingkup hukum asuransi, hubungan hukum asuransi dengan hukum perbankan dan hukum ekonomi. Mekanisme pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh Menteri Keuangan terhadap perusahaan-perusahaan asuransi. Dalam mata kuliah ini yang dilengkapi dengan penjelasan mengenai berbagai jenis asuransi, pihak-pihak dalam perjanjian asuransi dan hal-hal/syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak yang akan menjalankan bisnis asuransi.

Mata Kuliah Hukum Ketenagakerjaan ini merupakan mata kuliah yang memberikan pemahaman mengenai peristilahan dan pengertian, sifat dan hakikat serta kedudukan hukum ketenagakerjaan, sumber hukum ketenagakerjaan, juga memberikan pemahaman mengenai kebijakan ketenagakerjaan di dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, hubungan kerja, perlindungan kerja, dan kesejahteraan pekerja.

Berkembang pesatnya pertumbuhan ekonomi nasional maka semakin banyak pula ditemukan berbagai jenis tindak pidana di bidang ekonomi. Mata kuliah ini diajarkan berbagai jenis tindak pidana white collar crime karena berdimensi ekonomi, seperti penyelundupan, korupsi, kejahatan perbankan, kejahatan di bidang pasar modal, tindak pidana lingkungan hidup, tindak pidana di bidang hak milik intelektual dan sebagainya.

Viktimologi atau ilmu tentang korban, mengkaji masalah korban kejahatan, hak dan kewajiban korban dan perlindungan korban Berdasarkan ruang lingkup di atas, maka viktimologi mempelajari masalah-masalah yang berkaitan dengan korban, mengapa seseorang menjadi korban (viktimisasi). Viktimisasi struktural dan non struktural, peranan korban dalam tindak pidana, perlindungan hukum korban, hak dan kewajiban korban.

Yang dipelajari dalam mata kuliah ini dimulai dengan pengertian kriminologi dan hubungannya dengan hukum pidana. Kemudian membahas tentang kausa kejahatan, korban kejahatan, serta upaya pencegahan kejahatan berdasarkan teori-teori yang telah dan sedang berkembang saat ini; dalam upaya bagaimana meminimalisasi korban kejahatan melalui pendekatan terhadap pelaku, korban maupun lingkungannya, sebagai bagian dari ruang lingkup kriminologi.

Hukum Pidana Internasional membahas kejahatan internasional, kejahatan transnasional dan pengimplementasian konvensi hukum internasional di dalam hukum pidana nasional, termasuk di dalamnya bentuk-bentuk kerjasama internasional, baik ekstradisi, Interpol dan mutual assistance in criminal legal matters, serta penegakan hukumnya baik mulai pengadilan nasional maupun internasional.

Mata Kuliah Hukum Tentang Lembaga Negara memuat materi mengenai berbagai masalah ketatanegaraan yang berkaitan dengan kelembagaan negara terutama mengenai teori-teori dan perkembangan lembaga Negara, konsepsi lembaga Negara, jenis-jenis lembaga negara, hubungan antar lembaga negara, dan sengketa kewenangan lembaga negara.

Memberikan pemahaman kepada para peserta didik tentang berbagai sistem hukum Keluarga dan waris yang ada di Indonesia sehingga peserta didik mampu membandingkan berbagai sistem hukum waris serta mampu menjelaskan persamaan, perbedaan berbagai sistem hukum waris serta memberikan rekornendasi mengenai sistem hukum waris.

Pengembangan hukum ekonomi merupakan langkah solusi terhadap pengembangan hukum ekonomi internasional. WTO merupakan suatu solusi hukum untuk menerapkan kaidah perdagangan dalam hubungan perdagangan internasional. Bank Dunia bekerjasama dengan WTO dalam menegakkan kaidah hukum internasional dan perdagangan dalam mengembangkan hukum investasi, pengamanan modal di masing-masing negara. Pengembangan Hukum Ekonomi Internasional meliputi masalah investasi, perdagangan, kelautan, penanaman modal dan bea cukai.

Hukum Lingkungan Internasional adalah mata Kuliah Pengembangan yang mempelajari prinsip-prinsip doktrin-doktrin serta ketentuan hukum yang mengatur perlindungan pengelolaan lingkungan hidup yang bersifat lintas batas negara, juga terkait dengan asas-asas hukum nasional dan asas hukum Internasional terhadap persoalan hukum lingkungan lintas batas negara.

Mata kuliah ini membahas perkembangan Hukum Laut yang tumbuh dengan pesatnya sejalan dengan perkembangan teknologi kelautan dalam memanfaatkan laut.

Mata kuliah ini membahas pengertian, prinsip-prinsip serta penerapan Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; serta cara menyelesaikan kasus-kasus perkawinan dengan perspektif Hukum Islam, juga dibahas ruang lingkup pembahasan hukum perkawinan dan waris islam.

Hukum Kewarisan Islam membahas tentang pengertian dan asas-asas serta kedudukan hukum kewarisan Islam, mengatur pembagian warisan sesuai Hukum Islam, mengatur kedudukan wasiat dalam hukum kewarisan Islam.

Matakuliah ini bertujuan memberikan pemahaman kepada peserta didik tentang pengertian hukum dan kekuasaan kehakiman di Indonesia, peranan hakim di dalam pembentukan hukum, ruang lingkup hukum dan kekuasaan kehakiman.

Mata kuliah ini dirancang untuk memberikan dasar-dasar pengetahuan dan sekaligus melatih peserta didik agar mampu memahami, memilih dan melaksanakan berbagai alternatif penyelesaian sengketa hukum khususnya di bidang bisnis, di luar forum pengadilan. Misalnya, pemaparan tentang teknis, prosedur, dan ketentuan hukum positif tentang negosiasi, konsiliasi, mediasi, arbitrase, minitrial dan sejenisnya yang lebih dikenal dengan nama Alternative Disputes Resolution (ADR). Secara khusus matakuliah ini membahas secara rinci permasalahan hukum dalam UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Mata Kuliah ini diarahkan untuk memberikan pemahaman kepada peserta didik tentang sistem hukum yang berlaku di Indonesia, seperti civil law system, sistem hukum anglo saxon/common law system, sistem hukum adat yang berkembang dari masyarakat adat Indonesia, dan sistem hukum agama. Mata kuliah ini mengkaji tentang asas-asas atau prinsip hukum yang berlaku dibawah sistem hukum nasional di berbagai subsistemnya seperti pidana, perdata dan tata negara dan hukum ekonomi.

Mata kuliah ini memberikan pemahaman kepada peserta didik mengenai hubungan implikatif dan resipositas antara variabel masyarakat, peserta didik diharapkan memahami hukum secara komprehensif dan interdisipliner dalam perspektif sosiologi hukum bukanlah lembaga yang sifatnya otonom melainkan lembaga yang dapat dipengaruhi oleh sub sistem lain dalam masyarakat, misalnya budaya, politik dan ekonomi.

Hukum Pidana Anak merupakan salah satu mata kuliah yang ingin menunjukan kepada peserta didik bagaimana masalah anak harus dipahami agar treatment dan bentuk perlindungan lain yang diberikan kepada anak dapat dilakukan secara tepat pula tanpa mengabaikan sendi-sendi hukum yang harus dilalui. Dengan demikian anak tetap mendapatkan haknya kembali untuk hidup wajar jasmani, rohani dan sosial dengan wajar disamping juga anak diberikan pembinaan atas perbuatan yang dilakukan.

Mata kuliah ini menjelaskan pada peserta didik tentang kapan mulai dan berakhirnya hubungan antara warga negara dengan negaranya. Masalah kewarganegaraan, erat hubungannya dengan lalu lintas orang yang keluar masuk Indonesia dan masalah orang asing di Indonesia. Masalah ini merupakan masalah keimigrasian. Kesemuanya ini merupakan materi dari mata kuliah ini.

Matakuliah ini mendalami dan mengkaji berbagai persoalan hukum sebagai akibat yang timbul dari hubungan hukum antara aparat publik dengan warga negara yang berkaitan dengan aktivitas perijinan dalam bisnis sehingga peserta didik mampu mengindentifikasi dan menganalisis persoalan-persoalan hukum secara tajam dan kritis.

Mata kuliah ini memuat mengenai pengantar hukum pajak internasional, kewenangan negara dalam pemungutan pajak, sumber penghasilan, pajak penghasilan, pajak berganda internasional dan pajak berganda.

Mata kuliah ini membahas tentang perkembangan Hukum Laut Tradisional dan modern sampai pada konferensi Kodifikasi Den Haag 1930 dan konvensi Jenewa 1958 dan 1960 (UNCLOS I dan II) sebagai landasannya, yang akan dikembangkan lebih lanjut berdasarkan pembahasan terhadap Kovensi Hukum Laut PBB 1982 (UNCLOS III), yang mencakup konsep-konsep hukum laut publik yaitu garis pangkal, laut territorial, zona tambahan, wilayah pesisir, perairan pendalaman, negara kepulauan dan perairan kepulauan, selat yang dipergunakan untuk pelayaran internasional, zona ekonomi eksklusif, landasan kontinen, laut lepas, kawasan internasional, perlindungan dan pelestarian lingkungan laut, penelitian ilmiah kelautan dan penyelesaian sengketa di bidang kelautan. Demikian pula mencakup pengaturan tentang hak lintas damai, hak lintas transit, hak lintas alur laut kepulauan, garis-garis pangkal untuk penetapan garis batas maritime dan peraturan perundang-undangan serta praktek Indonesia tentang hukum laut.

Hukum Perwakafan dan Zakat mempelajari sejarah perkembangan Zakat dan wakaf di Indonesia, arti dan definisi Zakat dan wakaf, macam-macam dan pendistribusian zakat serta membahas permasalahan zakat dan pengurusan wakaf.

Mata kuliah Sistem Peradilan Anak membahas peradilan anak sebagai suatu sistem yang meliputi Institusional-Institusional yang terkait di dalamnya. Titik berat dari mata kuliah ini membahas kewenangan, policy, hubungan-hubungan antara lembaga tersebut, seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga pemasyarakatan anak dan Bapas. Mata Kuliah Ini sebagai mata kuliah lanjutan dari hukum pidana, hukum acara pidana Indonesia dan hukum pidana anak. Sistem Peradilan anak sendiri merupakan salah satu bagian dari peradilan umum di dalam sistem peradilan di Indonesia. Materi perkuliahannya meliputi pengertian sistem peradilan di Indonesia dan sistem peradilan anak, perbandingan beberapa model peradilan anak, proses peradilan anak dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, area penegakan hukum pidana terhadap anak dan disparitas pidana dan kriminalisasi yang berlebihan, serta kerangka restorative justice.

Mata kuliah ini memberikan pembelajaran secara praktis dan jasa layanan hukum terhadap peserta didik mengenai bantuan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu, memberikan kontribusi dalam pengembangan dan penelitian ilmu hukum khususnya dalam perkara-perkara hukum yang terjadi di dalam masyarakat.

Mata Kuliah ini mempelajari hukum yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh masyarakat terutama dinamika masyarakat yang pesat karena perkembangan ilmu pengetahuan, ekonomi dan teknologi.

Memberikan masukan tentang hal-hal yang berkaitan dengan pengaturan tentang kesehatan. Peserta didik mempelajari pengaturan tentang hubungan timbal balik antara pasien dengan dokter dan tenaga kesehatan termasuk dengan rumah sakit dan sarana kesehatan. Di samping itu peserta didik mendapatkan masukan tentang masalah kesehatan yang perlu mendapat pengaturan, sehubungan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang tentang Kesehatan Nomor 36 tahun 2006.

Matakuliah ini materinya meliputi: Kompetensi Peradilan Militer baik absolut maupun relatif, Pengadilan dalam lingkungan Peradilan militer, Penyidikan di lingkungan peradilan militer, Penuntutan di lingkungan peradilan militer, Acara Pemeriksaan di Pengadilan Militer, Upaya hukum, Gugatan Tata Usaha Militer dan Eksekusi Putusan Pidana Militer.

Sosiologi Dasar ialah salah satu komponen Mata Kuliah Umum yang dimaksudkan sebagai program pendidikan dengan pusat perhatiannya atau objek kajian pada masyarakat sebagai bagian dari objek kajian hukum, sehingga diharapkan pada saat mahasiswa masuk pada materi hukum, maka sudah paham fungsinya di masyarakat.

Dalam mata kuliah ini akan diperkenalkan sejarah perkembangan Antropologi Hukum, teori-teori dan tema-tema yang berkembang di dalamnya seperti proses penyelesaian sengketa (dispute settlement), yang sangat mendominasi karya-karya Antropologi Hukum sejak awal kemunculannya dan masalah pluralisme hukum (legal pluralism), serta hubungan antara budaya dengan hukum yang hingga saat ini menjadi acuan.

Mata kuliah ini mengkaji perkembangan Hukum Adat sebagai hukum tidak tertulis dan selalu tumbuh berkembang dalam tatanan kehidupan masyarakat, terutama dalam kasus hak ulayat, transaksi tanah, bagi hasil, hukum kekerabatan adat, pengangkatan anak menurut Hukum Adat, Eksistensi Hukum Perkawinan Adat setelah di undangkannya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 serta Hukum Waris Adat.

Mata kuliah ini dirancang untuk memberikan dasar-dasar kemampuan untuk dapat menyelesaikan kasus-kasus perpajakan yang meliputi : – Menghitung, memotong dan memperhitungkan PPh, PPN dan PPn.BM. – Menghitung besarnya PBB. – Menghitung besarnya bea materai yang terhutang atas berbagai dokumen. – Hak, kewajiban dan sanksi yang melekat pada wajib pajak dan fiskus. – Pemanfaat pengecualian yang ada dalam hukum pajak sehingga peraturan perpajakan dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin tanpa melanggar peraturan.

Dalam mata kuliah ini diajarkan perbandingan hukum baik sebagai salah satu metode penelitian hukum maupun sebagai suatu bidang studi yang sama halnya seperti filsafat hukum dan sosiologi hukum. Jadi, yang termasuk ke dalam materi mata kuliah ini antara lain (a). kegunaan dan keterkaitan perbandingan hukum dengan bidang studi hukum lain (b). luas lingkup atau jenis – jenis perbandingan hukum (c). prosedur dan teknik perbandingan hukum sebagai metode penelitian hukum (d) pengertian dan pengelompokan sistem–sistem hukum yang dianut oleh berbagai negara di dunia ke dalam beberapa rumpun atau famili hukum berdasarkan tradisi hukumnya yakni tradisi hukum ‘civil law’, ‘common law’, ‘socialist law’, ‘oriental law’, ‘Islamic law’, dan ‘adat law’, (e). karakteristik dan perkembangan dari masing–masing tradisi hukum tersebut. Termasuk ke dalam mata kuliah ini pembahasan tentang perbandingan hukum secara khusus, seperti perbandingan hukum perdata nasional dengan hukum perdata asing.

Dalam mata kuliah ini diajarkan perbandingan hukum baik sebagai salah satu metode penelitian hukum maupun sebagai suatu bidang studi yang sama halnya seperti filsafat hukum dan sosiologi hukum. Jadi, yang termasuk ke dalam materi mata kuliah ini antara lain (a). kegunaan dan keterkaitan perbandingan hukum dengan bidang studi hukum lain (b). luas lingkup atau jenis–jenis perbandingan hukum (c). prosedur dan teknik perbandingan hukum sebagai metode penelitian hukum (d) pengertian dan pengelompokan sistem–sistem hukum yang dianut oleh berbagai negara di dunia ke dalam beberapa rumpun atau famili hukum berdasarkan tradisi hukumnya yakni tradisi hukum ‘civil law’, ‘common law’, ‘socialist law’, ‘oriental law’, ‘Islamic law’, dan ‘adat law’, (e). karakteristik dan perkembangan dari masing–masing tradisi hukum tersebut. Termasuk ke dalam mata kuliah ini pembahasan tentang perbandingan hukum secara khusus, seperti perbandingan hukum tata negara nasional dengan hukum tata negara asing.

Hukum Humaniter atau international law applicable in armed conflict berawal dari istilah hukum perang (laws of war) yang kemudian berkembang menjadi hukum sengketa/pertikaian bersenjata (laws of armed conflict). Hukum humaniter membedakan dua jenis pertikaian bersenjata, yaitu pertikaian bersenjata yang bersifat internasional (international armed conflict) dan pertikaian bersenjata yang bersifat internal atau yang bukan bersifat internasional (non international armed conflict atau internal armed conflict). Salah satu prinsip penting dalam hukum humaniter adalah prinsip perlindungan. Pertama, kepada kombatan diberikan perlindungan dan status sebagai tawanan perang dan yang kedua kepada penduduk sipil ditetapkan larangan untuk menjadikan mereka sebagai sasaran serangan. Materi Hukum Humaniter antara lain adalah Hukum Den Haag (The Haque Laws) dan Hukum Jenewa (The Geneva Laws).

Matakuliah ini dirancang untuk memberikan dasar-dasar pengetahuan sekaligus melatih peserta didik untuk memahami bagaimana proses beracara di Peradilan umum, peradilan militer, peradilan agama dan peradilan tata usaha negara, dan juga di Mahkamah Konstitusi. Selain itu disampaikan pula perbandingan sistem peradilan dengan beberapa negara yang memiliki sistem hukum yang sama maupun dengan sistem hukum yang berbeda.