Sambutan Dekan

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Tuntutan akan perubahan yang berkualitas semestinya merupakan kegembiraan sekaligus upaya pencarian jawaban dari institusi yang selama ini memiliki tanggungjawab guna meningkatkan pelayanan akademis di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Pasundan. Suatu usaha yang tidak mudah, namun memiliki fungsi signifikan untuk meningkatkan kemampuan pelayanan Fakultas, sekaligus sarana pendorong aktivitas kegiatan Peserta Didik.

Guna menciptakan iklim yang kondusif dalam proses belajar mengajar, termasuk penciptaan budaya pendidikan yang sehat, serta kemampuan transfer kecerdasan yang utuh, akan sangat ditentukan oleh manajemen yang komprehensif (total), komunikasi yang efektif, bersinergi dan manusiawi. Usaha demikian hanya mungkin dilakukan apabila seluruh komponen fakultas memiliki commitment semata-mata untuk kemajuan lembaga, serta ditunjang dengan sarana prasarana yang memadai sebagai basis penopangnya.

Fakultas Hukum Universitas Pasundan saat ini memiliki 1 (satu) Program Studi, yaitu : Program Studi Ilmu Hukum Strata-1 (S-1). Adapun Program S2 dan S3 Ilmu Hukum berada di bawah Program Pascasarjana. Fakultas Hukum Universitas Pasundan juga didukung oleh tenaga pendidik, yang terdiri dari Guru Besar, Doktor dan Magister, serta Profesional (Praktisi Hukum, baik negeri maupun swasta), sehingga dalam kegiatan transformasi ilmu pengetahuan dapat diandalkan.

Kurikulum di Fakultas Hukum Universitas Pasundan sampai saat ini mengalami perubahan baik secara partial maupun general sesuai yang diamanatkan oleh Undang-undang dan Peraturan Pemerintah yang berlaku. Selain untuk memenuhi kebijakan pemerintah atas perubahan tersebut juga untuk mengikuti perkembangan permasalahan hukum yang berkembang dewasa ini, dan kebutuhan stake holder di bidang hukum, sehingga pada Tahun Akademik 2012 Fakultas Hukum melakukan perubahan kurikulum secara general dengan pertimbangan kebutuhan dan masukan dari berbagai pihak, sehingga kurikulum tersebut dapat mengakomodir dan mengantisipasi persoalan hukum yang berkembang di masyarakat. Selanjutnya kurikulum tahun 2012 tersebut direvisi/diperbaharui dengan kurikulum tahun 2017 yang berbasis KKNI, berdasarkan hasil Raker Fakultas Hukum Universitas Pasundan yang kemudian ditetapkan dengan Surat Keputusan rektor Unpas jo Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Unpas.

Pada awal tahun 2019, Fakultas Hukum melakukan perubahan kurikulum melalui rapat kerja fakultas dengan menghadirkan komponen dosen, karyawan, perwakilan mahasiswa dan stake holder, yang menghasilkan Kurikulum Perguruan Tinggi tahun 2019.

Berdasarkan perubahan kurikuklum, maka akan berdampak pada perubahan panduan penyelenggaraan pendidikan. Hadirnya Buku Panduan Penyelenggaraan Pendidikan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Tahun Akademik 2019-2020, merupakan implementasi yang mengarah kepada maksud tersebut di atas, kehadirannya diharapkan dapat menjadi jembatan untuk memperjelas alur mekanisme sistem yang kompleks. Hal demikian tidak saja dimaksudkan untuk menghilangkan kesalahan informasi atau Distorsi komunikasi, akan tetapi juga sekaligus merupakan upaya penetapan teknologi menuju “total quality service” sebagian dari total quality managemen di Fakultas Hukum Universitas Pasundan.

Selanjutnya menyelesaikan studi tepat waktu merupakan harapan semua pihak, untuk mendukung harapan tersebut, dipandang perlu adanya buku panduan penyelenggaraan pendidikan karena berdampak positif baik bagi peserta didik maupun Fakultas Hukum Universitas Pasundan sebagai institusi. Di dalam Buku Panduan Penyelenggaraan Pendidikan ini berisi berbagai informasi tentang sistem pendidikan dan proses belajar mengajar di Fakultas Hukum Universitas Pasundan yang harus diketahui oleh peserta didik yang merupakan keniscayaan yang tidak dapat ditawar. Sebab apabila buku panduan ini tidak dibaca dan dipahami oleh peserta didik akan menjadi salah satu penghambat dalam kelancaran studi. Selain itu, bagi peserta didik yang memiliki problema akademik dan non akademik dapat menghambat kelancaran studi, sehingga perlu melakukan komunikasi dengan Tenaga Pendidik/Dosen Pembimbing Akademik (DPA), maupun lembaga konseling fakultas hukum sebagai sarana mengatasi problema tersebut.

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dr. Anthon F Susanto, S.H., M.Hum.

Dekan Fakultas Hukum UNPAS