Kurikulum 2019 Program Sarjana Ilmu Hukum

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PASUNDAN

MATA KULIAH WAJIB – SEMESTER I

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Jumlah SKS : 2

Memberikan pendidikan mengenai dasar dalam konsep Pancasila dalam tatanan Negara Kesatuan RI dan konsep negara khususnya Negara Republik Indonesia, disamping juga memberikan pemahaman tentang dasar hukum dan sistem kewarganegaraan yang berlaku di Indonesia.

Pendidikan Agama Islam
Jumlah SKS : 2

Memberikan pendidikan dan pemahaman mengenai sikap, tindakan dan perilaku dan berbudi pekerti yang mencerminkan nilai-nilai dan kaidah agama, dan diharapkan dapat diaplikasikan kedalam kehidupan sehari-hari baik di dalam lingkungan kampus maupun di lingkungan masyarakat.

Pengantar Ilmu Hukum
Jumlah SKS : 3

Dalam kulih PIH diberikan pemahaman tentang dasar-dasar mempelajari hukum secara universal sehingga tidak hanya terbatas pada hukum suatu negara, melainkan hukum dalam arti universal. Karena itu diajarkan tentang teori-teori dan konsep-konsep hukum yang dapat dipakai di dunia ini, nilai dan kaidah hukum.

Pengantar Hukum Indonesia
Jumlah SKS : 3

Mahasiswa diberikan pemahaman tentang asas-asas hukum, sumber-sumber hukum, system hukum yang berlaku di Indonesia, dan perkembangan/pembaharuan hukum Indonesia.

Ilmu Negara
Jumlah SKS : 3

Ilmu Negara merupakan matakuliah yang mengkaji aliran pemikiran Negara dan hukum yang berkenaan dengan makna dan fungsi Ilmu Negara, asal mula negara, pembentukan negara, tujuan negara.

Logika Hukum
Jumlah SKS : 2

Mata kuliah Logika Hukum berisi tentang pengertian dasar dari logika sebagai bagian dari kajian filsafat serta keterkaitan dan penggunaannya dalam proses hukum yang dibutuhkan dalam aktifitas pemikiran teoretikal maupun praktikal profesi hukum.

Bahasa Indonesia Hukum
Jumlah SKS : 2

Bahasa Indonesia yang baik dan benar menjadi sangat penting bagi ilmu hukum, sehingga materi kuliah akan berkaitan dengan menyusun kalimat yang mengandung gagasan utama dan pelengkap, kesatuan, koherensi, penekanan, variasi, kesejajaran dan penalaran dalam kalimat yang efektif, diksi yang mencakup diksi, kata dan makna, struktur leksikal kata, teknik perluasan kata, pengaktifan, kosa kata, pemakaian kamus, ketepatan dan kesesuaian pilihan kata.

Kepasundanan
Jumlah SKS : 2

Mata kuliah ini merupakan mata kuliah muatan lokal yang berkonsentrasi pada sejarah kepasundanan, lembaga kepasundanan yang merupakan sebuah organisasi kemasyarakatan yang berkonsentrasi di bidang pendidikan, budaya dan dakwah, sehingga memiliki visi yang sangat agung, yaitu luhung elmuna, jembar budayana, pengkuh agamana.

Multimedia Hukum
Jumlah SKS : 2
Bahasa Inggris
Jumlah SKS : 2

MATA KULIAH WAJIB – SEMESTER II

Hukum Perdata
Jumlah SKS : 3

Mata Kuliah yang memberikan bekal kepada peserta didik untuk dapat mengetahui dan memahami pengertian, ruang lingkup dan fokus kajian hukum perdata, termasuk perkembangan hukum perdata.

Hukum Pidana
Jumlah SKS : 3

Mata Kuliah ini memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang ilmu hukum pidana, pengertian dan ruang lingkup hukum pidana, sumber-sumber hukum pidana, materi pokok dalam hukum pidana dari mulai tindak pidana, pertanggung jawaban pidana sampai pada sanksi pidana.

Hukum Tata Negara
Jumlah SKS : 3

Hukum Tata Negara (HTN) menjelaskan materi yang berkaitan dengan bentuk negara, bentuk pemerintahan dan system pemerintahan, disamping juga menjelaskan seperangkat aturan (hukum konstitusi), dan juga

Pengantar Ilmu Ekonomi
Jumlah SKS : 2

Mata kuliah ini memberikan materi tentang teori-teori yang berhubungan dengan permintaan dan penawaran, elastisitas pasar, konjungtur ekonomi, pengenalan berbagai sumber ekonomi.

Hukum Internasional
Jumlah SKS : 3

Hukum Internasional sebagai mata kuliah wajib fakultas diawali dengan pengkajian tentang ruang lingkup berlakunya Hukum Internasional. Di samping itu mengkaji sumber hukum internasional serta mengkaji hak dan kewajiaban negara yang berkaitan dengan yuridiksi, kedaulatan Negara, pertanggungjawaban negara dan juga wilayah negara serta penyelesaian sengketa internasional, serta aplikasinya bagi hukum nasional.

Hukum Islam I
Jumlah SKS : 2

Mata Kuliah hukum Islam membahas sumber, asas dan kaedah-kaedah Hukum Islam. Serta membahas kedudukan Hukum Islam dalam sistem dan tata hukum di Indonesia dan membahas metode maupun landasan penerapan hukum Islam di Indonesia.

Hukum Administrasi
Jumlah SKS : 2

Hukum Administrasi merupakan mata kuliah yang secara langsung dapat dipergunakan sebagai pengenalan dan pengembangan konsep untuk menganalisis dari keseluruhan kegiatan/tindakan administrasi baik lembaga pemerintah (besturen) maupun lembaga swasta dalam rangka kewenangannya. Substansi dari bidang studi ini meliputi : Pengertian dan Ruang Lingkup hukum administrasi; Tempat hukum administrasi dalam Tata tertib Hukum; Hubungan hukum administrasi dengan bidang hukum lainnya. Sumber-sumber hukum administrasi; Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik serta Good Governance maupun Asas-asas umum perusahaan yang baik/good corporate governance.

Budaya Sunda
Jumlah SKS : 2

Memahami asas-asas dan ruang lingkup budaya sunda, mengetahui obyek dan ruang lingkup budaya sunda, memahami sejarah dan perkembanga budaya sunda, batas-batas dan hubungan ilmu budaya dengan ilmu-ilmu lainnya.

Bahasa Inggris Hukum
Jumlah SKS : 2

Mata kuliah ini melatih keterampilan peserta didik dalam memahami teks Bahasa Inggris yang sering digunakan dalam Bahasa hukum yaitu meliputi pengetahuan tentang tenses, actif passive voice, direct and indirect speech, intransitif, transitif, conjungtions, clause, vocabularies dan comprehension baik dalam kalimat positif, negatif maupun kalimat tanya.

MATA KULIAH WAJIB – SEMESTER III

Hukum Perikatan
Jumlah SKS : 2

Mata kuliah ini diberikan untuk mengenalkan pada peserta didik adanya dasar, landasan hukum perikatan, macam-macam perikatan,unsur-unsur dan syarat-syarat penting di dalam membuat perikatan, hubungan antara perjanjian dan perikatan, akibat-akibat hukum yang timbul dengan dibuatnya perjanjian.

Hukum Pidana Khusus
Jumlah SKS : 2

Mata kuliah ini membahas materi hukum pidana yang berkaitan dengan tindak pidana khusus, baik tindak pidana yang terdapat di dalam buku II KUHP maupun tindak pidana yang terdapat di luar KUHP, juga dibahas pemberlakuan KUHP terhadap Undang-undang diluar KUHP.

Hukum Pemerintahan Daerah
Jumlah SKS : 2

Mata kuliah ini menjelaskan secara utuh menyeluruh hal ihwal yang berkenaan dengan pemerintahan di daerah, mulai dari otonomi daerah, asas-asas penyelenggaraan pemerintahan di daerah, lembaga-lembaga pemerintahan di daerah, hubungan antara Pemerintah Pusat dan Daerah sampai dengan bagaimana sistem administrasi di daerah dalam kerangka hubungannya dengan Perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat, seperti di bidang perijinan, prinsip demokrasi dan keterbukaan, partisipasi, dan sebagainya.

Hukum Dagang
Jumlah SKS : 3

Dalam mata kuliah ini peserta didik akan diberikan materi tentang pengertian, kedudukan dan sejarah hukum dagang; ruang lingkup hukum dagang dan asas-asas yang mendasari hukum dagang.

Hukum Organisasi Internasional
Jumlah SKS : 2

Membahas dan menganalisa pengetahuan dasar tentang Hukum Organisasi Internasional, Status Hukum Organisasi Internasional, Keanggotaan Organisasi Internasional, Struktur Kelembagaan Organisasi Internasional, Kegiatan Organisasi Internasional dan PBB sebagai Organisasi Internasional Sui Generis. Hukum Organisasi Internasional juga mempelajari asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur eksistensi dan aktifitas Organisasi Internasional dalam masyarakat Internasional.

Hukum Islam II
Jumlah SKS : 2

Mata kuliah hukum berisi tentang norma-norma hukum Islam yang berkembang dan ditaati oleh masyarakat yang beragama Islam di Indonesia, dan menjadi bagian dari hukum nasional.

Hukum Acara Perdata
Jumlah SKS : 3

Hukum Acara Perdata merupakan mata kuliah yang mempelajari tentang bagaimana menjalankan dan menegakkan ketentuan hukum perdata materiil apabila terjadi pelanggaran terhadapnya. Setelah mempelajari Hukum Acara Perdata ini peserta didik diharapkan mampu menangani perkara-perkara perdata baik sebelum sidang maupun di dalam persidangan di dalam pengadilan.

Hukum Adat
Jumlah SKS : 2

Mata kuliah ini membahas pengertian pokok, istilah, dasar hukum berlakunya, keterkaitan antara hukum adat dengan kebudayaan, juga pengertian masyarakat hukum adat, termasuk hal-hal yang ada kaitannya dengan masyarakat hukum adat, juga berkaitan dengan hukum-hukum positif di Indonesia.

Hukum Agraria
Jumlah SKS : 2

Hukum agraria membahas pokok-pokok, asas-asas dan ketentuan hukum agraria di Indonesia sebelum kemerdekaan sampai belakunya UUPA. Hukum agraria sebagai mata kuliah pengantar menyiapkan peserta didik untuk mempelajari mata kuliah ilmu hukum yang mempunyai nilai praktis dengan objek tanah.

Hukum Acara Pidana
Jumlah SKS : 3

Mata Kuliah Hukum Acara pidana bertujuan memberikan pengetahuan kepada peserta didik untuk memahami dan menganalisa tentang proses atau prosedur hukum dalam menyelesaikan perkara pidana, asas-asas hukum acara pidana, sehingga diharapkan mahasiswa dapat memahami dan menjalankan proses hukum secara benar.

MATA KULIAH WAJIB – SEMESTER IV

Cyber Law
Jumlah SKS : 2

Mata kuliah ini Menjabarkan tentang hakekat dari hukum dunia maya, akibat-akibat hukum yang muncul dalam setiap kegiatan manusia yang dilakukan melalui dunia maya, sehingga materi yang dibahas adalah tentang pengertian-pengertian dasar tentang hukum dunia maya, yang meliputi hakekat hukum dunia maya, bidang-bidang hukum yang terkait dengan dunia maya, misalnya aspek-aspek perlindungan hak asasi (hak untuk berekspresi, privacy dan hak atas informasi), aspek-aspek hukum pidana (hacking, banking fraud, dll.), aspek-aspek hukum keperdataan (e-commerce), aspek-aspek hukum kekayaan intelektual (piracy, industrial espionage, dll.), aspek perlindungan konsumen, aspek hukum internasional (harmonisasi hukum di bidang dunia maya).

Metode Penelitian Hukum
Jumlah SKS : 3

Mata kuliah ini bertujuan untuk membekali peserta didik pengetahuan dalam bidang Penelitian Hukum. Pengajaran Metode Penelitian Hukum secara khusus membahas penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empirik. Di samping itu, disampaikan pula ragam penelitian hukum doktrinal dan penelitian hukum non-doktrinal. Untuk mengantarkan peserta didik dalam penulisan tugas akhir skripsi.

Hukum Acara Peradilan TUN
Jumlah SKS : 2

Mata Kuliah Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara merupakan mata kuliah yang mempelajari proses penyelesaian sengketa antara warga Negara dengan pejabat Tata usaha Negara, melalui peradilan tata usaha negara. Diharapkan peserta didik memahami proses Hukum di dalam menyelesaikan kasus Peradilan Tata Usaha Negara

Hak Atas Kekayaan Intelektual
Jumlah SKS : 2

Mata Kuliah mengkaji tentang hak cipta dan hak milik industri yang terdiri dari hak paten, merk, disign industry, rahasia dagang. Desain Tercecak Sirkuit, Terpadu dan Faritas Tanaman. Dikaji tentang sejarah Haki, pengaturan Haki secara nasional maupun internasional. Serta dikaji cara pendaftaran Haki, substansi Haki, dan penyelesaian sengketa, gugatan ganti rugi serta ketentuan Pidana.

Kontrak Drafting Nasional
Jumlah SKS : 2

Kontrak Drafting Nasional merupakan mata kuliah kemahiran hukum yang melatih mahasiswa untuk dapat membuat dan merancang kontrak di bidang hukum privat yang berlaku di Indonesia, sehingga diharapkan mahasiswa menjadi terampil/mahir dan ahli, disamping juga memberikan konsultasi hukum, sampai dengan mempersiapkan atau membuat berkas-berkas untuk membuat kontrak.

Hukum Ekonomi Syariah
Jumlah SKS : 2

Mata kuliah ini membahas konsep-konsep syariah (Islam) dalam kegiatan Ekonomi dan perkembangannya dalam sistem dan tata hukum di Indonesia

Sosiologi Hukum
Jumlah SKS : 2

Mata kuliah ini membahas tentang sejarah perkembangan sosiologi hukum di barat dan di Indonesia, teori-teori dan metode pada studi hukum dalam masyarakat yang tercermin dalam perundang-undangan di Indonesia, fungsi hukum dalam masyarakat serta hubungan timbal balik antara hukum dengan bidang ilmu lainnya: seperti ekonomi, politik, sosial dan sebagainya.

Hukum Lingkungan
Jumlah SKS : 2

Mata kuliah Hukum Lingkungan ini merupakan mata kuliah inti yang membahas ruang lingkup hukum lingkungan dan perkembangan hukum lingkungan, pengaturan pelestarian fungsi hukum lingkungan (penetapan baku mutu, kriteria baku mutu kerusakan hukum lingkungan, dampak besar dan penting, AMDAL dan pengelolaan limbah serta pengelolaan B3), penegakan hukum lingkungan di Indonesia, sehingga terangkum dalam satu Sistem Hukum Lingkungan Hidup Indonesia.

Hukum Pajak
Jumlah SKS : 2

Hukum Pajak merupakan mata kuliah yang menerangkan tentang dasar-dasar pembenaran pemungutan pajak oleh negara berikut asas-asas pembagian beban pajak yang adil, asas-asas pelaksanaan pemungutan pajak oleh negara, serta menerangkan tetang arti penting pajak bagi pembangunan negara.

Litigasi Perdata
Jumlah SKS : 2

Litigasi merupakan mata kuliah yang melatih, peserta didik mahir dan ahli dalam menangani persoalan-persoalan melalui lembaga peradilan. Materi yang diberikan terdiri dari materi bidang hukum acara perdata, hukum acara pidana, hukum acara TUN, hukum acara peradilan agama dan hukum acara khusus dalam pengadilan HAM. Kemahiran Litigasi pada masing-masing bidang tersebut melatih peserta didik agar terampil/mahir dan ahli dalam menangani persoalan-persoalan perkara, yang terjadi dari mempersiapkan atau membuat berkas-berkas sampai dengan beracara di pengadilan.

MATA KULIAH WAJIB – SEMESTER V

Hukum Perusahaan
Jumlah SKS : 2

Hukum perusahaan merupakan mata kuliah yang menjelaskan tentang bentuk-bentuk kerjasama usaha yang bertujuan mencari keuntungan (profit motive), perbedaan antara badan usaha yang non badan hukum dan yang berbadan hukum, perbuatan pengurusan dan penguasaan, hubungan intern dan ekstern modal dan saham, organ perseroan, merger konsolidasi, pengambialihan badan usaha serta kepailitan yang dapat menimpa perusahaan dan sebagai subjek hukum.

Hukum Penitensier
Jumlah SKS : 2

Mata kuliah Hukum Penitersier pada pokoknya membicarakan tentang hukum pidana yang berkaitan dengan Stafstelsel (Sistem/Stelsel Pidana) dan Maatregelstelsel (Sistim/Stelsel Tindakan). Selain itu dibahas tentang kebijakan hukum pemidanaan, teori pemidanaan dan pelaksanaan pemidanaan dan hubungan antara perbuatan pidana, pertanggung jawaban pidana dan pemidanaan.

Hukum Acara Mahkamah Konstitusi
Jumlah SKS : 2

Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (HAMK) sebagai hukum formil Hukum Tata Negara/Hukum Konstitusi perlu diberikan kepada peserta didik agar memiliki pengetahuan dan pengalaman yang baik tentang sistem peradilan tata negara yang dijalankan oleh Mahkamah Konstitusi di Indonesia. Mata kuliah HAMK ini secara garis besar memiliki materi muatan konsep dasar HAMK, kedudukan dan fungsi HAMK dalam sistem peradilan di Indonesia,substansi dan materi yang menjadi kompentensi HAMK.

Hukum Ekonomi
Jumlah SKS : 2

Mata kuliah ini membahas tentang hukum yang berkenaan dengan peran serta pemerintah atau negara dalam pembangunan dan ekonomi. Materi yang disampaikan berkaitan dengan dasar dan landasan hukum ekonomi di Indonesia, perkembangan hukum ekonomi di Indonesia di dalam menghadapi perkembangan ekonomi dunia yang meng global, dan pengaruhnya terhadap landasan hukum ekonomi Indonesia.

Kontrak Drafting Internasional
Jumlah SKS : 2

Kontrak drafting Internasional merupakan mata kuliah kemahiran hukum yang melatih mahasiswa untuk dapat membuat dan merancang kontrak di bidang hukum privat yang berlaku secara Internasional berdasarkan norma-norma Internasionl, sehingga diharapkan mahasiswa menjadi terampil/mahir dan ahli, disamping juga memberikan konsultasi hukum, sampai dengan mempersiapkan atau membuat berkas-berkas untuk membuat kontrak Internasional.

Hukum Hak Asasi Manusia
Jumlah SKS : 2

Mata Kuliah ini mempelajari pengertian dan ruang lingkup Hukum Hak Asasi Manusia, Konsep Negara Hukum Indonesia, Sejarah perkembangan hukum hak asasi manusia di dunia dan di Indonesia. Hukum hak asasi manusia dalam perspektif hukum dan keadilan di Indonesia.

Hukum Perikatan Islam
Jumlah SKS : 2

Mata Kuliah ini membahas mengenai hukum perjanjian Islam, khususnya umat Islam di Indonesia yang saat ini sedang trend terkait dengan penerapan prinsip ekonomi syariah seperti yang terjadi dalam perbankan syariah, asuransi syariah (takaful), lembaga pembiayaan syariah, lembaga keuangan mikro syariah, dan pasar modal syariah.

Hukum Etika dan Profesi
Jumlah SKS : 2

Mata kuliah yang membahas mengenai pengaturan dan landasan norma perilaku pemegang peran pada profesi hukum di dalam berkarya sesuai dengan kode etik masing-masing profesi hukum.

Legal Drafting
Jumlah SKS : 2

MATA KULIAH WAJIB – SEMESTER VI

Clinical Legal Education (CLE)
Jumlah SKS : 2

Mata kuliah ini memberikan pelatihan, metode, petunjuk dan arahan bagi mahasiswa di dalam menyelesaikan dan menangai masalah-masalah hukum yang dihadapi para remaja, dan diadaptasikan dan diterapkan kepada para remaja tingkat sekolah menengah dimana program street law ditawarkan sebagai suatu cara alternatif untuk mengurangi dan mencegah terjadinya kasus-kasus kenakalan remaja dengan menggandeng sekolah mitra binaan melalui kelas-kelas pembelajaran street law.

Teknik Penulisan Karya Ilmiah
Jumlah SKS : 2

Mata kuliah ini memberikan gambaran kepada peserta didik tentang bagaimana menulis karya tulis ilmiah yang baik dan benar, yang sesuai dengan kaidah-kaidah penulisan karya ilmiah, Di dalamnya terdapat penjelasan tentang pengertian penulisan karya tulis ilmiah, format penulisan karya tulis ilmiah, cara penulisan kutipan, cara pengetikan, serta cara penyajian data sehingga peserta didik mampu menerapkan prinsip-prinsip dan teknik penulisan dalam suatu karya tulis ilmiah.

Litigasi Pidana
Jumlah SKS : 2

Litigasi merupakan mata kuliah yang melatih, peserta didik mahir dan ahli dalam menangani persoalan-persoalan melalui lembaga peradilan. Materi yang diberikan terdiri dari materi bidang hukum acara perdata, hukum acara pidana, hukum acara TUN, hukum acara peradilan agama dan hukum acara khusus dalam pengadilan HAM. Kemahiran Litigasi pada masing-masing bidang tersebut melatih peserta didik agar terampil/mahir dan ahli dalam menangani persoalan-persoalan perkara, yang terjadi dari mempersiapkan atau membuat berkas-berkas sampai dengan beracara di pengadilan.

Perbandingan Hukum
Jumlah SKS : 2
Politik Hukum
Jumlah SKS : 2

Mata Kuliah ini bertujuan memberikan pengetahuan kepada peserta didik untuk memahami arah perkembangan hukum di Indonesia berdasarkan kebijakan hukum negara, ruang lingkup dan asas yang mendasari politik hukum di Indonesia.

Hk.Konstitusi dan Peraturan Perundang-2an
Jumlah SKS : 2
Mata Kuliah Pilihan

MATA KULIAH WAJIB – SEMESTER VII

Filsafat Hukum
Jumlah SKS : 2

Filsafat hukum merupakan mata kuliah yang mendalami apakah hakekat hukum sebagai hukum: apakah pengertian hukum sepanjang masa sejak zaman kuno sampai sekarang, juga mendalami asas-asas hukum; relasi antara hukum dan keadilan, hukum dan moral, serta hak-hak asasi manusia secara filsafat, dan kajian antara hukum dengan Pancasila sebagai dasar negara.

Mata Kuliah Pilihan
Magang/KKN
Jumlah SKS : 3

Kuliah Kerja Nyata/Magang merupakan mata kuliah kemahiran hukum yang memberikan pengalaman belajar, bekerja sebagai kader pembangunan dengan cara hidup di tengan-tengah masyarakat atau di lembaga-lembaga hukum, selain itu mendekatkan Perguruan Tinggi dengan masyarakat dan Pemerintahan Daerah setempat dengan cara menjaga kesinambungan kerjasama, juga membekali peserta didik agar mendapat keterampilan hidup (life skill) setelah lulus kuliah.

Penulisan Hukum
Jumlah SKS : 4

Matakuliah Penulisan Hukum berfungsi untuk mempersiapkan peserta didik agar dapat menyelesaikan Tugas Akhirnya dalam bentuk penyusunan Skripsi, Legal Memorandum dan Studi Kasus. Disusun melalui penelitian, dan penulisannya mengikuti kaidah-kaidah Penulisan Hukum yang diterapkan oleh Fakultas.

MATA KULIAH WAJIB – SEMESTER VIII

Magang/KKN
Jumlah SKS : 3

Kuliah Kerja Nyata/Magang merupakan mata kuliah kemahiran hukum yang memberikan pengalaman belajar, bekerja sebagai kader pembangunan dengan cara hidup di tengan-tengah masyarakat atau di lembaga-lembaga hukum, selain itu mendekatkan Perguruan Tinggi dengan masyarakat dan Pemerintahan Daerah setempat dengan cara menjaga kesinambungan kerjasama, juga membekali peserta didik agar mendapat keterampilan hidup (life skill) setelah lulus kuliah.

Penulisan Hukum
Jumlah SKS : 4

Matakuliah Penulisan Hukum berfungsi untuk mempersiapkan peserta didik agar dapat menyelesaikan Tugas Akhirnya dalam bentuk penyusunan Skripsi, Legal Memorandum dan Studi Kasus. Disusun melalui penelitian, dan penulisannya mengikuti kaidah-kaidah Penulisan Hukum yang diterapkan oleh Fakultas.

MATA KULIAH PILIHAN

Hukum Perdata dalam Yurisprudensi
Jumlah SKS : 2

Matakuliah ini meliputi pengkajian dan pembahasan putusan-putusan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung, tentang perkara Perdata melalui kegiatan seminar dan diskusi.

Hukum Jaminan
Jumlah SKS : 2

Mata Kuliah ini membekali peserta didik agar dapat mengetahui dan mengerti tentang dasar-dasar hukum jaminan, fungsi hukum jaminan di dalam hukum kebendaan, pengertian dan ruang lingkup penanggungan, gadai, hak tanggungan dan jaminan fidusia.

Hukum Perbankan
Jumlah SKS : 2

Mata kuliah hukum perbankan memberikan pengertian pokok, asas dan dasar hukum perbankan. Bentuk hukum perbankan dan diharapkan menyiapkan peserta didik untuk mengenal bank sebagai lembaga keuangan termasuk pemahaman tentang hukum yang melandasi tata kelola perbankan.

Hukum Perselisihan
Jumlah SKS : 2

Berlakunya kaidah-kaidah hukum positif di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari pengaruh politik hukum pemerintah Hindia Belanda masa lalu yang bercorak pluralistis, atas dasar pembagian golongan penduduk dan penggolongan hokum, termasuk situasi hukum sekarang ini serta upaya pembaharuannya di masa depan

Hukum Asuransi
Jumlah SKS : 2

Sebagai suatu Mata Kuliah maka dalam Mata kuliah ini/akan dikaji berbagai prinsip-prinsip dasar dalam asuransi yang akan dilanjutkan dengan bahasan mengenai dasar-dasar hukum dengan berbagai aturan di bidang asuransi, ruang lingkup hukum asuransi, hubungan hukum asuransi dengan hukum perbankan dan hukum ekonomi. Mekanisme pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh Menteri Keuangan terhadap perusahaan-perusahaan asuransi. Dalam mata kuliah ini yang dilengkapi dengan penjelasan mengenai berbagai jenis asuransi, pihak-pihak dalam perjanjian asuransi dan hal-hal/syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak yang akan menjalankan bisnis asuransi.

Hukum Perdata Internasional
Jumlah SKS : 2

Hukum Perdata Internasional merupakan mata kuliah yang mengkaji hukum perdata dalam lingkup internasional (Lintas Negara), pembahasan akan terkait dengan ruang lingkup hukum perdata Internasional, sinkronisasi dan harmonisasi dengan hukum perdata nasional, serta penerapan hukum acaranya (hukum formil) sebagai petunjuk dalam menyelesaikan perkara dibidang Hukum Perdata Internasional.

Hukum Ketenagakerjaan
Jumlah SKS : 2

Mata Kuliah Hukum Ketenagakerjaan ini merupakan mata kuliah yang memberikan pemahaman mengenai peristilahan dan pengertian, sifat dan hakikat serta kedudukan hukum ketenagakerjaan, sumber hukum ketenagakerjaan, juga memberikan pemahaman mengenai kebijakan ketenagakerjaan di dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, hubungan kerja, perlindungan kerja, dan kesejahteraan pekerja.

Metode Alt. Penyelesaian Sengketa
Jumlah SKS : 2

Mata Kuliah ini membahas tentang prinsip dasar dan proses penyelesaian konflik, sengketa, manfaat konflik dan penyelesaian sengketa alternatif sebagai upaya pembaharuan.

Hukum Kejahatan Korporasi
Jumlah SKS : 2

Berkembang pesatnya pertumbuhan ekonomi nasional maka semakin banyak pula ditemukan berbagai jenis tindak pidana di bidang ekonomi. Mata kuliah ini diajarkan berbagai jenis tindak pidana white collar crime karena berdimensi ekonomi, seperti penyelundupan, korupsi, kejahatan perbankan, kejahatan di bidang pasar modal, tindak pidana lingkungan hidup, tindak pidana di bidang hak milik intelektual dan sebagainya.

Forensik
Jumlah SKS : 2

Forensik atau forensic sience. Bagian dari ilmu pengetahuan diluar ilmu hukum bertujuan membantu Hukum Acara Pidana dalam mencari dan mendapatkan kebenaran materil yang terkait dengan terjadinya tindak pidana, materi yang dibahas lebih difokuskan pada forensic medical, disamping disinggung juga forensic physical, forensic ballistic, forensic toxicogy.

Viktimologi
Jumlah SKS : 2

Viktimologi atau ilmu tentang korban, mengkaji masalah korban kejahatan, hak dan kewajiban korban dan perlindungan korban Berdasarkan ruang lingkup di atas, maka viktimologi mempelajari masalah-masalah yang berkaitan dengan korban, mengapa seseorang menjadi korban (viktimisasi). Viktimisasi struktural dan non struktural, peranan korban dalam tindak pidana, perlindungan hukum korban, hak dan kewajiban korban.

Kejahatan Money Laundering
Jumlah SKS : 2

Mata kuliah ini memberikan penjelasan dan pemahaman mengenai tindak pidana pencucian uang sebagai predicate crime, juga hubungan tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal. Juga pembahasan tindak pidana pencucian uang, meliputi : Urgensitas UU Tindak Pidana Pencucian Uang dalam pemberantasan tindak pidana asal, Pengertian, Sejarah dan Sumber Hukum Tindak Pidana pencucian uang; Jenis-Jenis Tindak Pidana Pencucian Uang; Pihak Pelapor dalam Tindak Pidana Pencucian Uang; Sistem Pembuktian dalam Tindak Pidana Pencucian Uang; Hukum Acara Pidana Pencucian Uang.

Kriminologi
Jumlah SKS : 2

Yang dipelajari dalam mata kuliah ini dimulai dengan pengertian kriminologi dan hubungannya dengan hukum pidana. Kemudian membahas tentang kausa kejahatan, korban kejahatan, serta upaya pencegahan kejahatan berdasarkan teori-teori yang telah dan sedang berkembang saat ini; dalam upaya bagaimana meminimalisasi korban kejahatan melalui pendekatan terhadap pelaku, korban maupun lingkungannya, sebagai bagian dari ruang lingkup kriminologi.

Hukum Pidana dalam Yurisprudensi
Jumlah SKS : 2

Matakuliah ini meliputi pengkajian dan pembahasan sistem hukum yang berlaku di Indonesia yang berpengaruh terhadap pembentukan hukum hakim, ruang lingkup yurisprudensi, kaidah-kaidah di dalam putusan hakim, aspek hukum di dalam yurisprudensi.

Hukum Pidana Internasional
Jumlah SKS : 2

Hukum Pidana Internasional membahas kejahatan internasional, kejahatan transnasional dan pengimplementasian konvensi hukum internasional di dalam hukum pidana nasional, termasuk di dalamnya bentuk-bentuk kerjasama internasional, baik ekstradisi, Interpol dan mutual assistance in criminal legal matters, serta penegakan hukumnya baik mulai pengadilan nasional maupun internasional.

Hukum Kepegawaian
Jumlah SKS : 2

Mata kuliah ini meliputi sejarah perkembangan pegawai negeri, ruang lingkup pengertian pegawai negeri sipil, sistem pembinaan PNS, hak dan kewajiban PNS, pegawai pusat dan pegawai daerah, netralitas PNS, jenis dan kedudukan PNS, manajemen PNS, badan kepegawaian, sengketa kepegawaian, pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS, penyidik PNS di lingkungan pemerintahan daerah, kenaikan pangkat PNS, reformasi kepegawaian.

Hukum Tentang Lembaga Negara
Jumlah SKS : 2

Mata Kuliah Hukum Tentang Lembaga Negara memuat materi mengenai berbagai masalah ketatanegaraan yang berkaitan dengan kelembagaan negara terutama mengenai teori-teori dan perkembangan lembaga Negara, konsepsi lembaga Negara, jenis-jenis lembaga negara, hubungan antar lembaga negara, dan sengketa kewenangan lembaga negara.

Sistem Politik Indonesia
Jumlah SKS : 2

Mata kuliah ini bertujuan untuk membekali peserta didik pengetahuan tentang kehidupan politik ketatanegaraan yang diterapkan di Indonesia, baik dari sudut pandang sistem hukum ketatanegaraan maupun sudut pandang teori dan praktek politik ketatanegaraan. Secara khusus materi perkuliahan mengarah pada infra struktur politik ketatanegaraan dan supra struktur ketatanegaraan.

Hukum Keluarga dan Waris
Jumlah SKS : 2

Memberikan pemahaman kepada para peserta didik tentang berbagai sistem hukum Keluarga dan waris yang ada di Indonesia sehingga peserta didik mampu membandingkan berbagai sistem hukum waris serta mampu menjelaskan persamaan, perbedaan berbagai sistem hukum waris serta memberikan rekornendasi mengenai sistem hukum waris.

Hukum Kompetisi dalam Bisnis
Jumlah SKS : 2

Materi yang dibahas di dalam mata kuliah ini adalah terkait dengan segi pengaturan perilaku bisnis para pelaku bisnis di Indonesia, telah diundangkan dalam UU No. 5 tahun 1999, yang isinya melarang dilakukannya tindakan-tindakan yang bersifat monopoli dan praktek perdagangan curang lainnya. Undang-undang inilah yang dijadikan dasar untuk mengadakan larangan terhadap tindakan-tindakan anti kompetisi dan praktek bisnis curang. Mata kuliah ini pada dasarnya akan membahas aspek-aspek utama UU No. 5/1999.

Hukum Ekonomi Internasional
Jumlah SKS : 2

Pengembangan hukum ekonomi merupakan langkah solusi terhadap pengembangan hukum ekonomi internasional. WTO merupakan suatu solusi hukum untuk menerapkan kaidah perdagangan dalam hubungan perdagangan internasional. Bank Dunia bekerjasama dengan WTO dalam menegakkan kaidah hukum internasional dan perdagangan dalam mengembangkan hukum investasi, pengamanan modal di masing-masing negara. Pengembangan Hukum Ekonomi Internasional meliputi masalah investasi, perdagangan, kelautan, penanaman modal dan bea cukai.

Hukum Surat Berharga & Pasar Modal
Jumlah SKS : 2

Mata kuliah ini membahas tentang hakikat pasar modal, peranan pasar modal bagi pembangunan, sumber hukum pasar modal, sejarah perkembangan pasar modal dunia dan Indonesia, persoalan-persoalan tentang kebijakan hukum dalam pasar modal, struktur kelembagaan pasar modal, badan pengawas pasar modal dan lembaga keuangan, bursa efek Indonesia, perusahaan efek, lembaga kliring dan penjaminan, juga pembahasan yang terkait dengan perkembangan dan pembaharuan hukum surat berharga dan pasar modal.

Hukum Lingkungan Internasional
Jumlah SKS : 2

Hukum Lingkungan Internasional adalah mata Kuliah Pengembangan yang mempelajari prinsip-prinsip doktrin-doktrin serta ketentuan hukum yang mengatur perlindungan pengelolaan lingkungan hidup yang bersifat lintas batas negara, juga terkait dengan asas-asas hukum nasional dan asas hukum Internasional terhadap persoalan hukum lingkungan lintas batas negara.

Hukum Perjanjian Internasional
Jumlah SKS : 2

Pemberian kuliah hukum Perjanjian Internasional bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang prinsip-prinsip dan aspek-aspek hukum yang berhubungan dengan suatu Perjanjian Internasional.

Hukum Laut
Jumlah SKS : 2

Mata kuliah ini membahas perkembangan Hukum Laut yang tumbuh dengan pesatnya sejalan dengan perkembangan teknologi kelautan dalam memanfaatkan laut.

Hukum Tata Negara Islam
Jumlah SKS : 2

Mata kuliah ini membahas tentang hukum ketatanegaraan menurut hukum Islam dalam negara yang menganut syariat Islam.

Hukum Perkawinan dan Waris Islam
Jumlah SKS : 2

Mata kuliah ini membahas pengertian, prinsip-prinsip serta penerapan Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; serta cara menyelesaikan kasus-kasus perkawinan dengan perspektif Hukum Islam, juga dibahas ruang lingkup pembahasan hukum perkawinan dan waris islam.

Hukum Kewarisan Islam membahas tentang pengertian dan asas-asas serta kedudukan hukum kewarisan Islam, mengatur pembagian warisan sesuai Hukum Islam, mengatur kedudukan wasiat dalam hukum kewarisan Islam.

Hukum Pidana Islam
Jumlah SKS : 2

Mata kuliah ini membahas tentang pengertian rukun zinayah dan pembagiannya: sejarah perkembangan hukum pidana Islam, sumber-sumber hukum pidana islam, metode pengambilan hukum dalam hukum pidana Islam, ruang lingkup hukum pidana islam, serta kedudukan hukum pidana islam di dalam perkembangan hukum pidana di Indonesia.

Hukum dan Kekuasaan Kehakiman
Jumlah SKS : 2

Matakuliah ini bertujuan memberikan pemahaman kepada peserta didik tentang pengertian hukum dan kekuasaan kehakiman di Indonesia, peranan hakim di dalam pembentukan hukum, ruang lingkup hukum dan kekuasaan kehakiman.

Hukum Pembuktian
Jumlah SKS : 2

Mata kuliah ini memberikan kemampuan menjelaskan makna hukum pembuktian, keterkaitan antara hukum pembuktian dengan asas legalitas, sistem pembuktian, alat bukti dan kekuatan pembuktiannya, dan bagaimana pergulatan hukum pembuktian dalam praktik peradilan Pidana.

Hukum Penyelesaian Sengketa Alternatif dan Arbitrase
Jumlah SKS : 2

Mata kuliah ini dirancang untuk memberikan dasar-dasar pengetahuan dan sekaligus melatih peserta didik agar mampu memahami, memilih dan melaksanakan berbagai alternatif penyelesaian sengketa hukum khususnya di bidang bisnis, di luar forum pengadilan. Misalnya, pemaparan tentang teknis, prosedur, dan ketentuan hukum positif tentang negosiasi, konsiliasi, mediasi, arbitrase, minitrial dan sejenisnya yang lebih dikenal dengan nama Alternative Disputes Resolution (ADR). Secara khusus matakuliah ini membahas secara rinci permasalahan hukum dalam UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Teknik Penyelesaian Sengketa
Jumlah SKS : 2

Mata kuliah ini mempelajari model-model penyelesaian sengketa yang lazim digunakan masyarakat nasional dan internasional dalam mengatasi sengketa yang terjadi diantara subjek-subjek Hukum nasional maupun Internasional.

Sistem Hukum Nasional
Jumlah SKS : 2

Mata Kuliah ini diarahkan untuk memberikan pemahaman kepada peserta didik tentang sistem hukum yang berlaku di Indonesia, seperti civil law system, sistem hukum anglo saxon/common law system, sistem hukum adat yang berkembang dari masyarakat adat Indonesia, dan sistem hukum agama. Mata kuliah ini mengkaji tentang asas-asas atau prinsip hukum yang berlaku dibawah sistem hukum nasional di berbagai subsistemnya seperti pidana, perdata dan tata negara dan hukum ekonomi.

Sejarah Hukum
Jumlah SKS : 2

Mata kuliah ini mempelajari perkembangan hukum dilihat dari keterkaitan antara hukum dengan pemikiran-pemikiran yang berkembang di dunia dari masa ke masa sampai masa kini. Dipelajari juga pemikiran-pemikiran atau mazhab-mazhab (isme) atau aliran yang berkembang dari jaman dahulu hingga saat ini yang menjadikan pembentukan dan pemberlakuan hukum di Indonesia.

Hukum Kebijakan Publik
Jumlah SKS : 2

Mata kuliah ini memberikan pemahaman kepada peserta didik mengenai hubungan implikatif dan resipositas antara variabel masyarakat, peserta didik diharapkan memahami hukum secara komprehensif dan interdisipliner dalam perspektif sosiologi hukum bukanlah lembaga yang sifatnya otonom melainkan lembaga yang dapat dipengaruhi oleh sub sistem lain dalam masyarakat, misalnya budaya, politik dan ekonomi.

Pembaharuan Hukum Indonesia
Jumlah SKS : 2

Mata kuliah ini mempelajari tentang perkembangan hukum dalam masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap perubahan yang terjadi di masyarakat Indonesia yang memberi pengaruh terhadap pembaharuan hukum di Indonesia.

Hukum Pidana Anak
Jumlah SKS : 2

Hukum Pidana Anak merupakan salah satu mata kuliah yang ingin menunjukan kepada peserta didik bagaimana masalah anak harus dipahami agar treatment dan bentuk perlindungan lain yang diberikan kepada anak dapat dilakukan secara tepat pula tanpa mengabaikan sendi-sendi hukum yang harus dilalui. Dengan demikian anak tetap mendapatkan haknya kembali untuk hidup wajar jasmani, rohani dan sosial dengan wajar disamping juga anak diberikan pembinaan atas perbuatan yang dilakukan.

Hukum Diplomatik dan Konsuler
Jumlah SKS : 2
Hukum Kewarganegaraan & Keimigrasian
Jumlah SKS : 2

Mata kuliah ini menjelaskan pada peserta didik tentang kapan mulai dan berakhirnya hubungan antara warga negara dengan negaranya. Masalah kewarganegaraan, erat hubungannya dengan lalu lintas orang yang keluar masuk Indonesia dan masalah orang asing di Indonesia. Masalah ini merupakan masalah keimigrasian. Kesemuanya ini merupakan materi dari mata kuliah ini.

Hukum Keuangan Negara
Jumlah SKS : 2

Sejalan dengan perkembangan kebijakan pemerintah di bidang moneter, maka mata kuliah ini memberikan penjelasan tentang aspek-aspek hukum keuangan negara, misalnya tetang APBN, perimbangan keuangan Pusat dan Daerah, subsidi,tanggung jawab keuangan negara, dan sebagainya. Pengelolaan keuangan negara yang sangat luas sehingga dapat dikelompokkan ke sub bidang pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, pengelolaan Keuangan Negara diwujudkan dalam bentuk APBN dan APBD sebagai sub bidang pengelolaan kekayaan Negara tidak di pisahkan.

Hukum Perijinan dalam Bisnis
Jumlah SKS : 2

Matakuliah ini mendalami dan mengkaji berbagai persoalan hukum sebagai akibat yang timbul dari hubungan hukum antara aparat publik dengan warga negara yang berkaitan dengan aktivitas perijinan dalam bisnis sehingga peserta didik mampu mengindentifikasi dan menganalisis persoalan-persoalan hukum secara tajam dan kritis.

Hukum Perlindungan Konsumen
Jumlah SKS : 2

Mata kuliah ini mengajarkan kepada peserta didik berbagai hal yang menyangkut aspek hukum dari suatu produk barang atau jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat. Misalnya, tanggung jawab produsen, penyalur, pengecer dan juga instansi pemerintah terhadap produk barang atau jasa yang pemakaiannya ternyata merugikan konsumen, hak-hak konsumen untuk menuntut ganti rugi, prosedur pembuktiannya dan lain-lain.

Hukum Pajak Internasional
Jumlah SKS : 2

Mata kuliah ini memuat mengenai pengantar hukum pajak internasional, kewenangan negara dalam pemungutan pajak, sumber penghasilan, pajak penghasilan, pajak berganda internasional dan pajak berganda.

Hukum Udara dan Ruang Angkasa
Jumlah SKS : 2

Mata kuliah ini menganalisa dan memahami ketentuan-ketentuan hukum internasional yang berkaitan dengan penerapan yurisdiksi wilayah udara, ruang lingkup hukum ruang udara, serta penyelesaian sengketa berkaitan dengan yurisdiksi ruang udara.

Hukum Laut Internasional
Jumlah SKS : 2

Mata kuliah ini membahas tentang perkembangan Hukum Laut Tradisional dan modern sampai pada konferensi Kodifikasi Den Haag 1930 dan konvensi Jenewa 1958 dan 1960 (UNCLOS I dan II) sebagai landasannya, yang akan dikembangkan lebih lanjut berdasarkan pembahasan terhadap Kovensi Hukum Laut PBB 1982 (UNCLOS III), yang mencakup konsep-konsep hukum laut publik yaitu garis pangkal, laut territorial, zona tambahan, wilayah pesisir, perairan pendalaman, negara kepulauan dan perairan kepulauan, selat yang dipergunakan untuk pelayaran internasional, zona ekonomi eksklusif, landasan kontinen, laut lepas, kawasan internasional, perlindungan dan pelestarian lingkungan laut, penelitian ilmiah kelautan dan penyelesaian sengketa di bidang kelautan. Demikian pula mencakup pengaturan tentang hak lintas damai, hak lintas transit, hak lintas alur laut kepulauan, garis-garis pangkal untuk penetapan garis batas maritime dan peraturan perundang-undangan serta praktek Indonesia tentang hukum laut.

International Dispute Resolution
Jumlah SKS : 2

Mata kuliah ini membahas mengenai batasan serta sumber-sumber sengketa internasional. Cara-cara penyelesaian sengketa internasional berdasarkan piagam PBB dan praktek negara-negara. Pengaturan hukum dan lembaga-lembaga penyelesaian sengketa internasional.

Hukum Zakat dan Wakaf
Jumlah SKS : 2

Hukum Perwakafan dan Zakat mempelajari sejarah perkembangan Zakat dan wakaf di Indonesia, arti dan definisi Zakat dan wakaf, macam-macam dan pendistribusian zakat serta membahas permasalahan zakat dan pengurusan wakaf.

Hukum Peradilan Islam
Jumlah SKS : 2

Mata kuliah ini membahas tentang arti dan pengertian sistem hukum Islam, berbagai sumber hukum Islam yang berlaku dalam sistem peradilan Islam, sumber hukum Islam dan contoh serta penerapan dalam kehidupan bermasyarakat, susunan proses beracara di pengadilan pada masa Rosul, dan masa para sahabat dan yang sekarang diterapkan di dalam sistem peradilan di Indonesia.

Sistem Peradilan Pidana Anak
Jumlah SKS : 2

Mata kuliah Sistem Peradilan Anak membahas peradilan anak sebagai suatu sistem yang meliputi Institusional-Institusional yang terkait di dalamnya. Titik berat dari mata kuliah ini membahas kewenangan, policy, hubungan-hubungan antara lembaga tersebut, seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga pemasyarakatan anak dan Bapas. Mata Kuliah Ini sebagai mata kuliah lanjutan dari hukum pidana, hukum acara pidana Indonesia dan hukum pidana anak. Sistem Peradilan anak sendiri merupakan salah satu bagian dari peradilan umum di dalam sistem peradilan di Indonesia. Materi perkuliahannya meliputi pengertian sistem peradilan di Indonesia dan sistem peradilan anak, perbandingan beberapa model peradilan anak, proses peradilan anak dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, area penegakan hukum pidana terhadap anak dan disparitas pidana dan kriminalisasi yang berlebihan, serta kerangka restorative justice.

Legal Opinion dan Teknik Penyelesaian Kasus
Jumlah SKS : 2

Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pendapat hukum atas suatu persoalan hukum yang sedang dihadapi oleh klien agar didapat suatu keputusan atau tindakan yang tepat atas persoalan hukum yang ada tersebut.

Biro Bantuan dan Konsultasi Hukum
Jumlah SKS : 2

Mata kuliah ini memberikan pembelajaran secara praktis dan jasa layanan hukum terhadap peserta didik mengenai bantuan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu, memberikan kontribusi dalam pengembangan dan penelitian ilmu hukum khususnya dalam perkara-perkara hukum yang terjadi di dalam masyarakat.

Hukum dan Kearifan Lokal
Jumlah SKS : 2

Mata kuliah ini membahas mengenai sesuatu kebaikan untuk kemaslahatan masyarakat, maka Hukum adat dan kearifan lokal sesuatu yang tidak dapat dilepaskan dan saling berkaitan. Kearifan lokal tentang tatanan kehidupan contohnya; pastinya diatur dengan kebiasaan dan dibiasakan yang menjadi hukum tak tertulis dan tidak jarang ini ditulis agar dapat dipelihara arti dan sanksi dari apabila hukum adat dan kearifan lokal tersebut di langgar.

Hukum dan Perubahan Sosial
Jumlah SKS : 2

Mata Kuliah ini mempelajari hukum yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh masyarakat terutama dinamika masyarakat yang pesat karena perkembangan ilmu pengetahuan, ekonomi dan teknologi.

Psykologi Hukum
Jumlah SKS : 2

Mata kuliah ini membahas tentang ilmu psykologi sebagai ilmu bantu dari ilmu hukum, terutama bagi hukum pidana, ruang lingkup psykologi hukum, cara kerja dari psykology hukum dan kepentingan ilmu tersebut bagi perkembangan ilmu hukum, juga psikologi forensik dan lain-lain.

Hukum Kesehatan
Jumlah SKS : 2

Memberikan masukan tentang hal-hal yang berkaitan dengan pengaturan tentang kesehatan. Peserta didik mempelajari pengaturan tentang hubungan timbal balik antara pasien dengan dokter dan tenaga kesehatan termasuk dengan rumah sakit dan sarana kesehatan. Di samping itu peserta didik mendapatkan masukan tentang masalah kesehatan yang perlu mendapat pengaturan, sehubungan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang tentang Kesehatan Nomor 36 tahun 2006.

Hukum Pers
Jumlah SKS : 2

Mata kuliah ini membahas mengenai sistem hukum yang ditujukan kepada media massa. Hukum yang mengatur media massa berupa Undang-Undang Pers Nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran, Kode Etik Jurnalistik, aturan yang diatur dalam Aliansi Jurnalisme Independen dan lain sebagainya, sehingga pemberitaan yang dilakukan oleh media massa tidak melanggar hukum dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Hukum Acara Peradilan Militer
Jumlah SKS : 2

Matakuliah ini materinya meliputi: Kompetensi Peradilan Militer baik absolut maupun relatif, Pengadilan dalam lingkungan Peradilan militer, Penyidikan di lingkungan peradilan militer, Penuntutan di lingkungan peradilan militer, Acara Pemeriksaan di Pengadilan Militer, Upaya hukum, Gugatan Tata Usaha Militer dan Eksekusi Putusan Pidana Militer.

Terminologi Hukum
Jumlah SKS : 2

Mata kuliah ini sangat penting disampaikan karena berkaitan dengan masih banyaknya teori, asas hukum yang ditulis dalam Bahasa Belanda masih banyak yang belum diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia. Sebagai Bahasa sumber Bahasa Belanda yang diberikan bukanlah Bahasa Belanda yang digunakan sehari-hari (kemampuan aktif), melainkan kemampuan memahami teks dalam Bahasa Belanda (kemampuan pasif). Isi perkuliahan meliputi tata bahasa terpenting bahasa Belanda, bentukan kata, teknik mencari kata dalam kamus dan latihan memahami serta menerjemahkan teks berbahasa Belanda.

Sosiologi
Jumlah SKS : 2

Sosiologi Dasar ialah salah satu komponen Mata Kuliah Umum yang dimaksudkan sebagai program pendidikan dengan pusat perhatiannya atau objek kajian pada masyarakat sebagai bagian dari objek kajian hukum, sehingga diharapkan pada saat mahasiswa masuk pada materi hukum, maka sudah paham fungsinya di masyarakat.

Ilmu Alamiah Dasar
Jumlah SKS : 2

Mata kuliah ini memberikan pengertian dan pengetahuan dasar yang bersifat alamiah melalui pembahasan: perkembangan penalaran dan tubuh manusia, perkembangan dan pengembangan ilmu alamiah dasar, alam semesta, keanekaragaman makhluk hidup dan penyebarannya, ekosistem, sumber daya alam dan lingkungan, serta teknologi dan kehidupan manusia. Dengan mempelajari mata kuliah ini, peserta didik diharapkan mempunyai kemampuan untuk menjelaskan ilmu pengetahuan dasar yang bersifat alamiah sehingga melalui pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi memiliki tanggung jawab terhadap sumber daya alam dan lingkungannya.

Antropologi Hukum dan Budaya
Jumlah SKS : 2

Dalam mata kuliah ini akan diperkenalkan sejarah perkembangan Antropologi Hukum, teori-teori dan tema-tema yang berkembang di dalamnya seperti proses penyelesaian sengketa (dispute settlement), yang sangat mendominasi karya-karya Antropologi Hukum sejak awal kemunculannya dan masalah pluralisme hukum (legal pluralism), serta hubungan antara budaya dengan hukum yang hingga saat ini menjadi acuan.

Hukum Acara Peradilan Agama
Jumlah SKS : 2

Hukum Acara Peradilan agama membahas sejarah dan pembentukan Peradilan Agama, Kedudukan Peradilan agama di dalam system peradilan di Indonesia, kewenangan Peradilan Agama, dan kompentensi peradilan agama baik secara absolut dan relative.

Hukum Adat dalam Perkembangan
Jumlah SKS : 2

Mata kuliah ini mengkaji perkembangan Hukum Adat sebagai hukum tidak tertulis dan selalu tumbuh berkembang dalam tatanan kehidupan masyarakat, terutama dalam kasus hak ulayat, transaksi tanah, bagi hasil, hukum kekerabatan adat, pengangkatan anak menurut Hukum Adat, Eksistensi Hukum Perkawinan Adat setelah di undangkannya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 serta Hukum Waris Adat.

Hukum Agraria dalam Perkembangan
Jumlah SKS : 2

Mata kuliah ini mengkaji tentang permasalahan hukum agraria yang timbul dalam praktek kenegaraan maupun dalam kehidupan masyarakat sehingga setelah mengikuti mata kuliah ini diharapkan peserta didik akan mampu untuk menguraikan, mengkaji dan menganalisis permasalahan hukum agraria yang terjadi di dalam praktek, juga pembaharuan hukum agraria di Indonesia.

Teknik Penyelesaian Masalah Pajak
Jumlah SKS : 2

Mata kuliah ini dirancang untuk memberikan dasar-dasar kemampuan untuk dapat menyelesaikan kasus-kasus perpajakan yang meliputi : – Menghitung, memotong dan memperhitungkan PPh, PPN dan PPn.BM. – Menghitung besarnya PBB. – Menghitung besarnya bea materai yang terhutang atas berbagai dokumen. – Hak, kewajiban dan sanksi yang melekat pada wajib pajak dan fiskus. – Pemanfaat pengecualian yang ada dalam hukum pajak sehingga peraturan perpajakan dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin tanpa melanggar peraturan.

Penegakan Hukum dalam Kejahatan Korupsi
Jumlah SKS : 2

Mata kuliah ini dirancang bagi peserta didik agar memahami tentang Aspek Korupsi, Perkembangan Hukum Kejahatan Korupsi, Hukum Pidana sebagai Penanggulangan Kejahatan Korupsi dan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta proses hukum acara kejahatan korupsi

Perbandingan Hukum Perdata
Jumlah SKS : 2

Dalam mata kuliah ini diajarkan perbandingan hukum baik sebagai salah satu metode penelitian hukum maupun sebagai suatu bidang studi yang sama halnya seperti filsafat hukum dan sosiologi hukum. Jadi, yang termasuk ke dalam materi mata kuliah ini antara lain (a). kegunaan dan keterkaitan perbandingan hukum dengan bidang studi hukum lain (b). luas lingkup atau jenis – jenis perbandingan hukum (c). prosedur dan teknik perbandingan hukum sebagai metode penelitian hukum (d) pengertian dan pengelompokan sistem–sistem hukum yang dianut oleh berbagai negara di dunia ke dalam beberapa rumpun atau famili hukum berdasarkan tradisi hukumnya yakni tradisi hukum ‘civil law’, ‘common law’, ‘socialist law’, ‘oriental law’, ‘Islamic law’, dan ‘adat law’, (e). karakteristik dan perkembangan dari masing–masing tradisi hukum tersebut. Termasuk ke dalam mata kuliah ini pembahasan tentang perbandingan hukum secara khusus, seperti perbandingan hukum perdata nasional dengan hukum perdata asing.

Perbandingan Hukum Pidana
Jumlah SKS : 2

Dalam mata kuliah ini diajarkan perbandingan hukum baik sebagai salah satu metode penelitian hukum maupun sebagai suatu bidang studi yang sama halnya seperti filsafat hukum dan sosiologi hukum. Jadi, yang termasuk ke dalam materi mata kuliah ini antara lain (a). kegunaan dan keterkaitan perbandingan hukum dengan bidang studi hukum lain (b). luas lingkup atau jenis–jenis perbandingan hukum (c). prosedur dan teknik perbandingan hukum sebagai metode penelitian hukum (d) pengertian dan pengelompokan sistem–sistem hukum yang dianut oleh berbagai negara di dunia ke dalam beberapa rumpun atau famili hukum berdasarkan tradisi hukumnya yakni tradisi hukum ‘civil law’, ‘common law’, ‘socialist law’, ‘oriental law’, ‘Islamic law’, dan ‘adat law’, (e). karakteristik dan perkembangan dari masing–masing tradisi hukum tersebut. Termasuk ke dalam mata kuliah ini pembahasan tentang perbandingan hukum secara khusus, seperti perbandingan hukum pidana nasional dengan hukum pidana asing.

Perbandingan Hukum Tata Negara
Jumlah SKS : 2

Dalam mata kuliah ini diajarkan perbandingan hukum baik sebagai salah satu metode penelitian hukum maupun sebagai suatu bidang studi yang sama halnya seperti filsafat hukum dan sosiologi hukum. Jadi, yang termasuk ke dalam materi mata kuliah ini antara lain (a). kegunaan dan keterkaitan perbandingan hukum dengan bidang studi hukum lain (b). luas lingkup atau jenis–jenis perbandingan hukum (c). prosedur dan teknik perbandingan hukum sebagai metode penelitian hukum (d) pengertian dan pengelompokan sistem–sistem hukum yang dianut oleh berbagai negara di dunia ke dalam beberapa rumpun atau famili hukum berdasarkan tradisi hukumnya yakni tradisi hukum ‘civil law’, ‘common law’, ‘socialist law’, ‘oriental law’, ‘Islamic law’, dan ‘adat law’, (e). karakteristik dan perkembangan dari masing–masing tradisi hukum tersebut. Termasuk ke dalam mata kuliah ini pembahasan tentang perbandingan hukum secara khusus, seperti perbandingan hukum tata negara nasional dengan hukum tata negara asing.

Perbandingan Hukum Ekonomi
Jumlah SKS : 2

Mata kuliah ini adalah pengembangan yang mempelajari globalisasi sebagai kalangan masyarakat baru, dan implikasinya terhadap norma maupun praktek hukum internasional maupun praktik hukum nasional.

Hukum Humaniter
Jumlah SKS : 2

Hukum Humaniter atau international law applicable in armed conflict berawal dari istilah hukum perang (laws of war) yang kemudian berkembang menjadi hukum sengketa/pertikaian bersenjata (laws of armed conflict). Hukum humaniter membedakan dua jenis pertikaian bersenjata, yaitu pertikaian bersenjata yang bersifat internasional (international armed conflict) dan pertikaian bersenjata yang bersifat internal atau yang bukan bersifat internasional (non international armed conflict atau internal armed conflict). Salah satu prinsip penting dalam hukum humaniter adalah prinsip perlindungan. Pertama, kepada kombatan diberikan perlindungan dan status sebagai tawanan perang dan yang kedua kepada penduduk sipil ditetapkan larangan untuk menjadikan mereka sebagai sasaran serangan. Materi Hukum Humaniter antara lain adalah Hukum Den Haag (The Haque Laws) dan Hukum Jenewa (The Geneva Laws).

Perbandingan Hukum Islam
Jumlah SKS : 2

Mata kuliah ini membahas asas-asas perbandingan hukum dalam Hukum Islam, sebab-sebab terjadinya perbedaan pendapat mazhab di dalam Islam, perbandingan mazhab.

Perbandingan Hukum Acara
Jumlah SKS : 2

Matakuliah ini dirancang untuk memberikan dasar-dasar pengetahuan sekaligus melatih peserta didik untuk memahami bagaimana proses beracara di Peradilan umum, peradilan militer, peradilan agama dan peradilan tata usaha negara, dan juga di Mahkamah Konstitusi. Selain itu disampaikan pula perbandingan sistem peradilan dengan beberapa negara yang memiliki sistem hukum yang sama maupun dengan sistem hukum yang berbeda.

Penemuan dan Penafsiran Hukum
Jumlah SKS : 2

Matakuliah ini mempelajari tentang Pengertian Penemuan Hukum, aliran-Aliran dalam Penemuan Hukum, Metode Penemuan Hukum, dan Prosedur Penemuan Hukum.

Halo! Klik salah satu CS dibawah untuk melakukan chat via WhatsApp.

Chat via WhatsApp